Ilmu Kepolisian Indonesia

Ilmu Kepolisian Indonesia dan perkembangannya berhubungan dengan 4 hal yaitu:

  1. Sejarah
  2. Isu mengenai ilmu Kepolisian sebagai cabang ilmu pengetahuan
  3. Profesionalisme
  4. Polisi dalam masyarakat mejemuk

Keempat hal ini kemudian dijelaskan sebagai berikut:

Sejarah

Kepolisian di Indonesia merupakan warisan dari polisi Belanda. Sebagai akibatnya Kepolisian Indonesia menganut sistem yang berlaku di Belanda, termasuk dalam konteks kepolisian sebagai suatu ilmu. Sistem Belanda ini berbeda dengan Sistem Jerman yang mengenal adanya Ilmu Kepolisian sebagai Polizei Wissenschaff yang merupakan cabang ilmu. Belanda sendiri tidak mengenal secara resmi kepolisian sebagai suatu ilmu, tetapi Belanda mengenai Politie Wetenschap (Ilmu Kepolisian) yang merupakan suatu ilmu yang berbasis pendekatan Ilmu Tata Negara. Pendekatan yang digunakan sistem Belanda ini disebabkan kedudukan polisi dalam sistem Belanda sebagai bagian dari pamong praja (Bestuur), sehingga ilmu kepolisian merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan kedudukan polisi dalam sistem ketatanegaraan.

Ilmu kepolisian sendiri dalam sistem Belanda ini sesungguhnya juga mengenal perspektif pendekatan lain yaitu perspektif kriminologi. Perspektif ini memiliki dua pendekatan yaitu pendekatan Forensic Sciences (Ilmu pengetahuan alam untuk pengadilan) dan Social Sciences (Sosiologi dan Psikologi). Namun pendekatan ini tidak terlalu berkembang ddalam sistem Belanda ini. Pendekatan ini sendiri berkembang secara luas di Amerika Serikat. Ilmu kepolisian di Amerika Serikat berbasis pada pendekatan kriminologis, baik forensic sciences maupun social sciences (yang mereka namakan sebagai criminology).

Ilmu kepolisian di Indonesia sendiri baru dikenal pada 1950an. Kepolisian sebagai suatu ilmu dipelopori dengan berdirinya Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Salah satu pendirinya adalah Prof Djokosoetono yang merupakan Guru Besar Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia). PTIK pada awal berdirinya sangat dipengaruhi dengan sistem Belanda yang mendudukan ilmu kepolisian sebagai suatu cabang pengetahuan yang memiliki pendekatan ketatanegaraan. Pendekatan ini berlangsung sampai tahun 1960an sebelum pendidikan di Indonesia beralih kiblat ke model yang ada di Amerika.

Peralihan model pendidikan ini membawa pergeseran pendekatan termasuk dalam ilmu kepolisian. Perkembangan Ilmu Kepolisian Indonesia selanjutnya berkembang dengan basis pendekatan seperti yang berkembang di Amerika yaitu pendekatan Criminology dan Administration of Criminal Justice. Pendekatan inilah yang mewarnai model pendidikan di PTIK dan ilmu kepolisian di Indonesia sampai saat ini. PTIK sendiri memiliki 1 program studi ilmu kepolisian yaitu Administrasi Kepolisian. Selanjutnya ilmu kepolisian berkembang tidak hanya dalam tingkatan sarjana tapi juga berkembang dalam tingkatan yang lebih dalam yaitu pascasarjana (baik Magister maupun Doktor) yaitu dengan didirikannya program Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (KIK UI).

KIK berdiri pada tahun 1990an. Pada awal berdirinya KIK memiliki 3 program studi yaitu

  1. Administrasi Kepolisian
  2. Hukum Kepolisian
  3. Teknik Kepolisian

Program studi yang ada di KIK sendiri merupakan program studi yang memiliki model pendidikan dan corak yang sama dengan yang berkembang di Amerika Serikat yaitu Forensic Sciences (Teknik Kepolisian) dan Social Sciences (Administrasi Kepolisian dan Hukum Kepolisian). Namun dalam perkembangannya, ternyata ada beberapa kendala yang membuat program studi Teknik Kepolisian belum bisa dilaksanakan, dan sebagai gantinya KIK membuat program studi Manajeman Sekuriti yang dibuka sampai sekarang.

Isu mengenai Ilmu Kepolisian sebagai cabang ilmu pengetahuan

Ilmu pengetahuan secara tipologis dibagi menjadi dua yaitu ilmu pengetahuan mono disiplin dan ilmu pengetahuan multi disiplin. Ilmu pengetahuan mono disiplin merupakan ilmu pengetahuan yang menggunakan pendekatan dari satu perspektif saja sehingga membentuk suatu ilmu. Misalnya ilmu ekonomi. Sementara pengetahuan multi disiplin merupakan ilmu pengetahuan yang menggunakan pendekatan lebih dari satu perspektif sehingga membentuk suatu ilmu. Misalnya ilmu kedokteran, yang awalnya hanya menggunakan pendekatan anatomi, namun berkembang menjadi menggunakan berbagai pendekatan seperti kimia kedoteran, toksikologi, mikrobiologi, dan sebagainya sehingga menjadi ilmu kedokteran seperti yang kita kenal saat ini.

Selanjutnya ilmu pengetahuan multi disiplin ini ditipologikan menjadi dua jenis yaitu ilmu pengetahuan multi disiplin dan ilmu pengetahun interdisiplin. Pertama, ilmu pengetahuan multi disiplin merupakan ilmu pengetahuan yang menggunakan pendekatan dari banyak cabang ilmu lain dalam melakukan pengkajian dan analisa terhadap suatu fakta atau obyek studi dengan tidak membentuk suatu cabang ilmu pengetahuan baru. Hal ini sering kita temui biasanya dalam riset-riset multi disiplin, dimana dalam riset-riset ini suatu obyek studi dikaji masing-masing oleh cabang ilmu pengetahuan yang berbeda sehingga menghasilkan perspektif hasil yang multi perspektif. Kedua, ilmu pengetahuan inter disiplin merupakan ilmu pengetahuan yang menggunakan pendekatan dari banyak cabang ilmu lain dalam melakukan pengkajian dan analisa terhadap suatu fakta atau onyek studi dimana masing-masing pendekatan tersebut kemudian menjadi suatu kumpulan yang membentuk suatu cabang pengatahuan baru. Sebagai contohnya adalah ilmu kepolisian, yang merupakan ilmu yang disusun dengan pendekatan dari cabang ilmu lain seperti hukum, sosiologi, kriminologi, kedokteran dan lain-lain untuk membentuk suatu cabang ilmu baru yaitu ilmu kepolisian, dimana ilmu baru yang bernama ilmu kepolisian ini diarahkan sebagai suatu cabang ilmu yang mempelajari ilmu sosial dalam upaya melakukan penegakan hukum dan keadilan serta teknik-teknik penyelidikan dan penyidikan.

Profesionalisme

Profesi merupakan kata benda yang merujuk pada 3 hal sebagai paramater standar penilaian yaitu pengetahuan (knowledge), keahlian (skill) dan pendidikan universitas (college education).. Profesionalisme merupakan kombinasi dari 3 hal tersebut. Mengenai pengetahuan (knowledge), untuk memenuhi syarat profesionalisme pengetahuan (knowledge) harus diperoleh melalui riset. Riset ini sendiri dilakukan dalam kerangka dan sistematika standar pendidikan universitas (colleger education standart). Tujuan dari riset ini ada 2 yaitu dalam rangka menemukan fakta baru dan atau melakukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu fakta yang sudah ada. Dengan melakukan riset ini maka telah terjadi suatu pengembangan pengetahuan (knowledge) yang kemudian dapat menjadi parameter menakar profesionalisme.

Polisi dalam masyarakat

Ada dua pendekatan ahli yang dapat digunakan untuk melihat polisi dalam masyarakat. Pertama, menurut Prof Parsudi Suparlan, tugas utama polisi adalah upaya preventif untuk bekerja sama dengan masyarakat (pemolisian masyarakat). Prof Parsudi melihat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat multi kultural yang masing-masing kultur berada dalam suatu kondisi unik dan diarahkan tetap pada ciri dan identitas budayanya yang kemudian membentuk suatu budaya Indonesia yang multikultural. Dalam pendekatan dari Prof Parsudi ini diasumsikan bahwa kondisi masyarakat berada dalam kondisi harmonis dimana kemudian polisi sebagai organisasi berperan untuk menjaga harmonisasi tersebut.

Kedua,menurut Prof Mardjono Reksodiputro, tugas utama polisi adalah menjadi peace keaping dalam menangani manajemen konflik yang ada di dalam masyarakat. Prof Mardjono melihat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat plural yang masing-masing kultur berada dalam suatu kondisi menuju suatu homogenous society yang kemudian membentuk suatu ciri dan identitas budaya Indonesia yang homogenous. Dalam pendekatan dari Prof Mardjono ini diasumsikan bahwa masyarakat harmonis dan damai merupakan sebuah kondisi yang masih berada dalam suatu tataran cita-cita karena pada kenyataanya di dalam masyarakat terdapat suatu konflik atau perbedaan pendapat yang tajam. Kondisi inilah yang kemudian menjadi tugas polisi sebagai organisasi untuk melakukan conflict management dan menjadi peace keaper. Untuk melakukan hal inilah polisi menggunakan pendekatan administrasi manajemen (Management of Administration) dan manajemen keamanan (Security Management).

Pendapat ahli ini juga berhubungan dengan pendekatan organisasi kepolisian yang menyesuaikan dengan tugas polisi dalam masyarkat. Ada dua bentuk organisasi polisi, yiatu polisi sebagai nation police (seperti pendapat Prof Awaludin Djamin) dan polisi sebagai regional police (seperti pendapat Prof Mardjono Reksodiputro). Nation Police merupakan organisasi kepolisian yang terpusat (polisi nasional) dimana biasa digunakan oleh negara yang memiliki kebangsaan, suku, ras atau agama yang sama seperti Amerika Serikat, Perancis,Belanda. Regional Police merupakan organisasi kepolisian yang berpusat pada masing-masing wilayah (region) dalam negara dimana berada dalam suatu biasa digunakan oleh negara yang memiliki kebangsaan, suku, ras atau agama yang tidak tunggal seperti di Inggris. Dalam konteks Indonesia, polisi sebaiknya tidak melihat masyarakat sebagai suatu homogenous society mengingat Indonesia sebenarnya bukan merupakan suatu Nation State karena terdiri dari berbagai kebangsaan, suku, ras atau agama.

About these ads

Satu Tanggapan to “Ilmu Kepolisian Indonesia”

  1. kereen, thx yaa..


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: